JAKARTA, KOMPAS. "Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua," ujar Doli. Pasalnya, persoalan pemekaran saat ini sudah. Pembahasan mengenai pentingnya Desartada ini mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Refleksi Otonomi Daerah 2022” yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua resmi disahkan menjadi undang-undang (UU). “Dengan kondisi geografis yang sangat luas maka pemekaran Kabupaten Ketapang menjadi tiga daerah otonomi baru mutlak dilakukan guna percepatan dan pemerataan pembangunan di. Pakar otonomi daerah mengatakan tiga provinsi baru di Papua bakal menjadi daerah otonom gagal, karena tidak ada masa persiapan untuk menjadikan daerah tersebut mandiri secara finansial maupun. Orde Baru (1966-1998) Pada masa Orde Baru, Indonesia kembali mengalami beberapa kali pemekaran daerah, yaitu: 1967. Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian, untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), namun oknum dan para elit politik daerah tersebut justru ditengarai menjadi konsultan pemekaran daerah otonom baru yang sebenarnya tak layak. Sebab, Kabupaten. com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menegaskan pemerintah hingga saat ini tidak pernah memutuskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia. Padahal Pemerintah berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri telahPerjalanan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat, Diusulkan sejak 2006, Kini Segera Terwujud. Selain mengevaluasi daerah otonom baru yang dinilai gagal, Desartada juga dibutuhkan sebagai pedoman agar pemekaran daerah tidak bergerak liar. Pakar otonomi daerah, Djohermansyah Djohan, mempertanyakan kesiapan tiga provinsi baru itu: Papua Tengah, Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan menjadi daerah. Penambahan menjadikan total jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 542 daerah otonom, yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, tidak termasuk 6 daerah administratif di Provinsi DKI Jakarta. Media briefing tentang rencana pemekaran Papua yang diadakan secara daring oleh Public Virtue, 14 April 2022. Pemekaran atau penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi. Faktor Yang Mempengaruhi Pemekaran Daerah Dasar pertimbangan pembentukan daerah adanya ekonomi, pontensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah maupun pertimbangan lain. 11. +6221 5347 710 +6221 5347 720 +6221 5347 730 +6221 530 2200 . daerah otonom baru yang terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Sebab, pemekaran daerah otonomi baru tidak selamanya murni untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan sangat lekat dengan kepentingan politik yakni kekuasaan dan jabatan. Rencana pemekaran lima kabupaten baru di Jabar rupanya masih terganjal oleh aturan dari pemerintah pusat. com dari berbagai. com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mempersiapkan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur. Tahun 2012 sudah ada 10 usulan daerah baru yang akan dibahas oleh DPR dan sudah disetujui mutlak untuk pembentukan daerah otonom baru tersebut, tampaknya jelas masih diabaikan dalam penilaian awal pemekaran daerah. DPR mengesahkan RUU DOB Papua itu dalam. Regulasi pemekaran daerah kemudian diatur dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah seiring deng pergantian UU No 22 tahun 1999. Sebut saja Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi,”. “Pemekaran DOB tersebut sebagai “political will” pemerintah pusat yang memiliki kewenangan. Bpk. Berikut profil daerah Papua Barat Daya. Studi Bappenas (2008), DOB yang menjadi sampel studi menunjukkan bahwa pada awalnya kondisi daerah hasil. TEMPO. Adapun pemekaran Papua didasari oleh undang-undang khusus, yakni UU No 2/2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Sebelum dibentuk, maka tim penilai akan melihat kemungkinan. . Ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat, antara lain; Provinsi. id - Indonesia mencetak sejarah baru melalui pengesahan tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) di Papua pada 30 Juni silam. BANDUNG, KOMPAS. Ridwan Kamil mengatakan, dengan usulan pemekaran Kabupaten Subang tersebut sudah 9 daerah otonomi baru yang diusulkan pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Barat. Ia mengatakan sejak 1999 hingga 2014 telah terbentuk 223 Daerah Otonom Baru (DOB). Karena Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih Moratorium," tegas pria kelahiran Lombok Tengah ini. Dari 65 DOB itu, termasuk didalamnya adalah Papua Tengah. Menurut berbagai kajian, seperti Fitrani, Hofman dan Kaiser (2005), faktor yang mendorong pemekaran daerah adalah penyebaran geografi, perbedaan politis dan etnis, kekayaan Sampai saat ini, pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB). Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Jabar Dodit Ardian Pancapana mengatakan, usulan 8 wilayah calon otonom daerah baru (CPDOB) belum mendapat respons lebih lanjut dari pemerintah. Menurut prasojo, ada 4 faktor yang bisa mendorong suatu daerah buat melakukan pemekaran atau membentuk daerah otonom baru, yaitu: Aliran Dana Pemerintah; Sebagai sarana buat daerah supaya alokasi dana dari pemerintah pusat mengalir. Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan lebih dahulu ditetapkan melalui Rancangan undang-undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) yang disahkan pada akhir Juni 2022. 32 Tahun 2004. Faktor Pendukung Pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Amanatum adalah dukungan masyarakat, komitmen pemerintah, sumber daya alam dan sumber daya manusia. JAKARTA, KOMPAS. Namun saat dirinya menyelesaikan tugasnya, APBD. DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN LUWU PROVINSI SELAWESI SELATAN RAWINDA TANGKE GUSTAAF BUDDY TAMPI JOORIE MARHAEN RURU. Disahkannya tiga RUU tersebut pertanda resminya pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan,. 15 WIB. Adapun daftar delapan daerah yang diusulkan sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) oleh Jabar, yaitu: Kabupaten Bogor Barat Kabupaten Sukabumi Utara Kabupaten Garut Selatan Kabupaten Bogor. Ada sekitar 329 usulan daerah otonomi baru di Indonesia," ungkapnya. Pada 1999, animo daerah untuk memekarkan diri menjadi otonomi baru adalah salah satu jejak reformasi. Presidium Daerah Otonomi Baru Tanjung Selor Achmad Djufrie mengatakan, pemerintah pusat saat ini masih memoratorium pembentukan daerah baru. com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan aspirasi pembentukan daerah otonomi baru Papua atau pemekaran wilayah akan dipertimbangkan untuk menjadi prioritas pembahasan dalam satu sampai dua tahun ke depan. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI PAPUA TENGAH. Penelitian ini menggunakan. Gedung Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Selatan 26-28, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. Pengesahan diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dihelat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6). 5 Pada kenyataannya jumlah daerah pemekaran yang relatif sukses tidak sebanding dengan sekitar 80% daerah pemekaran yang bermasalah. Provinsi Papua. Urgensi dibentuknya provinsi baru. Keinginan untuk pemekaran wilayah ini disampaikan para. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173. COM - Rencana pemekaran Papua akan segera dilakukan. Abstrak Salah satu konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi politik otonomi daerah merupakan fenomena pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru/Daerah otonomi Baru (DOB). com - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempermudah pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua. Dengan JAKARTA, KOMPAS. Namun,. Berikut adalah cakupan wilayah tiga provinsi baru Papua: 1. Otonomi Khusus Papua diberikan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 57 dan TLN No 4843. Petrus Bonyadone mengingatkan agar disikapi secara positif bahwa hal tersebut adalah salah satu rencana Tuhan untuk Tanah Papua. Bandung -. SERANG -Moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) akan dicabut tahun 2021, namun hanya diprioritaskan untuk pemekaran di Indonesia Timur. Akhirnya pemerintah membuka keran pemekaran daerah yaitu pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk Provinsi Papua. Kamis, 21 September 2023Olehnya, kami telah menyusun kajian pemekaran Daerah Otonomi Baru untuk dua wilayah tersebut," ujar Muhammad Wartabone melalui sambungan telepon kepada MI, Jumat (22/4). Jurnal Politico, 3(1), 1–19. "Hingga saat ini belum ada rencana pemerintah untuk. kementerian dalam negeri komisi ii dpr tito karnavian pemekaran daerah berita daerah otonomi baru aktual penataan daerah desartada Desain Besar Penataan Daerah yang. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/ kota menjadi dua daerah atau lebih. 13 Dengan dilakukannya revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Kalau usulan pemekaran di wilayah provinsi Jabar sejak tahun 2020 ada 8 daerah," kata Ari, seperti diberitakan Kompas. Kantor Iklan . Abstract The uneven development and level of welfare in Papua has led to the government's initiative to expand new regions; South Papua, Central Papua, and Papua Mountains. Sebagai mantan Direktur Pemekaran Otonomi Daerah sebelum menjabat Dirjen Otda, Ia memahami betul perkembangan daerah yang melakukan pemekaran dari daerah induknya. Di samping itu, Wandik mengatakan disahkannya tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papua bisa membawa kesejahteraan bagi. Daerah pemekaran baru juga berpeluangKata Kunci : Pemekaran Wilayah, Dampak dan Pelayanan Publik PENDAHULUAN Memasuki era reformasi pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkanya UU No. Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat pansus tentang Calon Daerah Otonom Baru (DCOB) di Gedung DPRD. Bila terus kondisi telah membaik, tidak menutup kemungkinan moratorium pemekaran tersebut dicabut meskipun. 2004 mekanisme pembentukan Daerah Otonomi Baru bertambah dengan adanya lembaga perwakilan daerah (DPD RI), usulan tersebut bisa diajukan kepada senator sebagai wakil dari dari daerah-daerah yang ada. Selama itu banyak bermunculan Daerah Otonom Baru (DOB). Propinsi Papua Tengah, pemekaran dari Propinsi Papua. Dan daerah otonom baru yang terbentuk itu merupakan entitas. Pemerintah pun tengah mempersiapkan perangkatnya. Dalam Paripurna ke-6 Persidangan V tahun sidang 2021-2022, pada Kamis, 30 Juni 2022, DPR mengesahkan tiga undang-undang (UU) terkait pemekaran Provinsi. Namun di sisi lain, pembentukan daerah baru seringkali banyak menimbulkan masalah baru setelahnya, antara lain adanya eskalasi konflik horizontal antar kelompok. C. Mereka mendesak pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Mimika Barat. UU nomor 2 tahun 2021 memberikan peluang pemerintah pusat dan DPR melakukan pemekaran daerah otonom baru untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Papua. “Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mencepat akselerasi pembangunan daerah. Umumnya, SKPD di. SLEMAN — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima 213 usulan pembentukan daerah otonom baru hingga September tahun ini. Akan tetapi, menurut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri sebagian besar daerah otonomi baru (DOB) mengalami kegagalan. Nasional Pemerintah Diminta Tunda Pemekaran. Dengan demikian, total CDPOB yang diusulkan Jabar sejak. Total, ada 201 usulan pemekaran daerah otonom baru, dari 114 daerah diajukan baru, dan 87 sisa usulan DOB sebelumnya. "Karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas. Dengan demikian, total Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yang diusulkan Jabar sejak tahun 2020 ada delapan daerah. Oleh sebab itu,. Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju. Terjadinya berbagai konflik di masa transisi pasca pemekaran telah menjauhkan atau paling tidak memperlambat tujuan pemekaran daerah. apakah misalnya daerah-daerah pemekaran di Papua Barat seperti Maybrat, Pegunungan Arfak, Sorong. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. id--- Berdasarkan UU yang telah disahkan DPR RI pada Rapat Paripurna, Kamis (30/07/2022), Indonesia bakal punya tiga provinsi baru. Hlm 153 otonomi daerah dan pemekaran wilayah. KABUPATEN BOGOR, KOMPAS. Meskipun perjuangan telah berlangsung cukup lama, pemekaran yang diharapkan oleh masyarakat Bone Selatan belum juga terealisasi. Seiring dengan perkembangannya daerah otonom baru perlu dievaluasi untuk mengukur sejauh mana pencapaian cita-cita pemekaran daerah. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dari aksi demo oleh berbagai. Disahkannya tiga RUU tersebut pertanda resminya pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Adanya pemekeran daerah ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mempersiapkan daerah otonom baru agar bisa mandiri ke depannya dan tidak ketergantungan dengan pemerintah pusat, kita. Kamis, 16 Maret 2023 17:25 WIB. disebabkan, masalah hibah dari daerah induk ke daerah baru hasil pemekaran, 2. Sementara itu tokoh senior Papua Michael Manufandu. Rabu, 16 November 2022 23:33 WIB. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin Makassar. Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang mengapa ada rencana untuk menjadikan Pulau Sumbawa sebagai daerah otonomi baru (DOB) dengan status provinsi. Sejak penerapan desentralisasi melalui pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, kebijakan. Sebab, pemerintah pusat menunda pemekaran daerah baru dengan berbagai alasan. Meskipun terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembentukan daerah otonomi baru, namun terdapat syarat pembentukan Provinsi baru yang harus dipenuhi,. Bahas Pemekaran, Badan Pembentukan Kabupaten Rokan Tengah Audiensi dengan DPRD Rohil. Propinsi Papua Selatan, pemekaran dari Propinsi Papua. Padahal dalam kurun waktu yang cukup panjang yaitu tahun 1945-1999 hanya ada 319 daerah. Tingkat kemiskinan mencapai lebih dari 60 persen. Pembentukan daerah otonom baru diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, diperjelas dengan Perarturan Pemerintah No 78 tahun 2007. Dilansir dari laman resmi DPR, terdapat empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang sudah terbentuk, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua. Forum Pemekaran Bone Selatan (FPBS) telah memasuki usia ke-14 tahun dalam perjuangannya untuk mewujudkan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Bone Selatan . Untuk menganalisis data penelitian digunakan Nvivo plus 12. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua. Menurut Kepala Negara, pemekaran wilayah di Papua merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua sendiri. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam memahami dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya. Banyaknya daerah otonom baru tersebut memiliki implikasi terhadap semakin besarnya dana pembangunan daerah otonom baru yang dialokasikan dari APBN. Dalam audiensi tersebut, Komisi II menerima aspirasi terkait pemekaran daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Bogoga dan Provinsi Papua Tengah serta tentang partai lokal Papua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mengetahui dan memahami tindak lanjut daerah otonom baru hasil pemekaran yang gagal menyelenggarakan otonomi daerah. Usman Hamid mempertanyakan keputusan DPR dalam membentuk 3 provinsi baru di Papua saat ini, karena pemekaran wilayah bukan kebijakan sembarang, apalagi di Papua. COM - Rencana pemekaran Papua akan segera dilakukan. meningk at dua kali lipat pada tahun 2004, di mana pemerintah harus mentransfer . 4 Desember 2000. Warga menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) alias pemekaran wilayah dan mendesak pencabutan Otonomi Khusus (Otsus) di Bumi Cendrawasih. Jayapura, Jubi. Baca juga. 17 Oktober 2000: Banten dengan ibu kota provinsi di Serang, hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemekaran itu hak konstitusional daerah, saya meyakini Presiden dan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memahami hak konstitusional daerah tersebut. Dengan memprovokasi isu pemekaran, elit lokal kemudian menjadikan isu ini sebagai komoditas politik untuk memperluas popularitas politik dan meningkatkan elektabilitas mereka. Pembentukan daerah otonom baru selain mengacu pada peraturan perundangan yang ada, juga harus secara obyektif melihat potensi dan kemampuan daerah tersebut untuk bisa berkembang dan menjadi daerah yang maju. Subang Utara disetujui Jadi calon daerah. com - Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua resmi disahkan menjadi undang-undang (UU). Creswell, (2013) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang. Pemekaran daerah memiliki wajah ganda sehingga sangat menarik dikaji pada saat sekarang ini. Pengurus DPP. adalah masalah pemekaran daerah. JAKARTA - DPR secara resmi mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi UU, terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua. 377,76 km², pengajuan pemekaran wilayah bukan hal baru di Jabar. 10. Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, Kabupaten Bogor selain memiliki wilayah. Penjelasan 14 hlm. JAKARTA, KOMPAS — Rencana pembentukan daerah otonom baru Papua terus berjalan meski banyak kritik dan penolakan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ruchyat membandingkan dengan. Longgarnya pemberian daerah otonomi baru dalam beberapa tahun pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi, sudah terbentuk 163 DOB. Dengan tiga provinsi baru, Indonesia kini memiliki 37 provinsi. Bandung, IDN Times - Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indramayu Barat resmi menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Pada saat ini masih banyak usulan pemekaran daerah yang masukdaerah otonomi baru pemekaran daerah otonomi daerah evaluasi daerah otonomi baru . DPR baru saja mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua. Pemerintahan Daerah 1. Kepemilikan akan sumber daya alam yang potensial dapat memicu tuntutan untuk membentuk daerah otonom baru. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan UU No. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa pemekaran wilayah sangat krusial. Potensi Pembangunan dan Otonomi: Pemekaran daerah dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan daerah yang baru dimekarkan. Padahal dalam kurun. Robo, A. 6, No. DPR Kangkangi Pemerintah Lewat Pemekaran Daerah. Kebijakan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 30 Juni 2022. 20 Kondisi tersebut dikuatkan pula dari hasil studi Direktorat Otonomi Daerah BAPPENAS (2004), yang mengatakan pelayanan kepada masyarakat di beberapa daerah otonom baru. Namun, kalau dilihat dari kepentingan daerah semata, pemekaran bisa jadi tetap menguntungkan, karena daerah hasil pemekaran akan memperoleh alokasi DAU dalam posisinya sebagai daerah otonom baru. Sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, pemekaran wilayah kembali terjadi. Sebagai daerah otonomi baru, Kota Sungai Penuh harus mempersiapkan diri dalam pertumbuhan ekonomi, mengembangkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan dalam. calon daerah otonomi baru untuk Wasile. Pembentukan daerah otonom baru tidak lantas membuat warga Papua sejahtera. 11. Pemekaran akan mulai dibahas dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tahun 2022 ini. Dimana, rencana 2 daerah otonomi baru pemekaran Provinsi Kalimantan Barat. Kemampuan ekonomi adalah kemungkinan pendapatan daerah yang baru dibentuk. dengan. "Kita inginkan pemekaran tetapi saya ingin memberikan informasi jelas bahwa Presiden belum mencabut moratorium pemekaran daerah seluruh Indonesia, meskipun tanah Papua merupakan daerah khusus. Pada saat ini masih banyak usulan pemekaran daerah yang masukPersetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Kabupaten Mamuju. Jakarta -Rapat Paripurna DPR pada Kamis (24/10) sudah menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB), untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah. Pembentuk undang-undang pun. dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua. Agar kelak daerah yang baru dapat membangun dan menyejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, syarat fisik menjadi syarat pembentukan daerah otonomi. Pemekaran akan mulai dibahas dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tahun 2022 ini.